Presiden Prabowo Subianto menerima enam rekomendasi utama dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Laporan yang berisi sekitar 3.000 halaman dalam tujuh jilid tersebut, disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, dan diterima serta disepakati sepenuhnya oleh Presiden. Rekomendasi inti menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden, menolak pembentukan kementerian baru, namun mendorong penguatan Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) menjadi lembaga independen dengan kewenangan pengawasan yang lebih luas dan keputusan yang mengikat.