Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mengungkapkan bahwa aspek kultural internal kepolisian merupakan yang paling banyak disoroti dan dikeluhkan oleh masyarakat. Rekomendasi KPRP yang diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (6/5/2026) di Jakarta Selatan, difokuskan pada dua aspek besar, yaitu kelembagaan dan manajerial. Dofiri menjelaskan bahwa keluhan masyarakat terutama terkait dengan perilaku atau budaya anggota Polri yang merusak kepercayaan publik. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian akan dinilai lebih aman secara politik.