Mahfud MD mengkritik seringnya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa fokus publik bukan pada besaran anggaran, melainkan pada frekuensi kunjungan yang dinilai boros dan kurangnya kejelasan produk atau hasil dari kunjungan tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa secara prosedural, pejabat negara memang wajib menanggung sendiri kelebihan biaya kunjungan jika melebihi anggaran yang ditetapkan, sehingga pembelaan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai penggunaan dana pribadi Presiden untuk menutupi biaya tambahan bukanlah jawaban inti dari kritik publik. Ia menekankan pentingnya transparansi mengenai dampak kunjungan internasional terhadap kebijakan pembangunan nasional dan menyarankan agar frekuensi kunjungan dikurangi demi efektivitas dan akuntabilitas.