Majelis Penasihat Maroko, dalam sesi legislatif yang diadakan pada Senin, 13 Juli 2026, menyetujui dengan mayoritas dua rancangan undang-undang mengenai hak cipta dan hak terkait, serta statuta jurnalis profesional. Rancangan pertama, yaitu Rancangan Undang-Undang Nomor 013.26, bertujuan untuk mengubah dan melengkapi Undang-Undang Nomor 2.00 mengenai hak cipta dan hak terkait, yang mendapatkan persetujuan dari 46 penasihat dengan satu penasihat abstain. Dalam pidato pengantarannya, Menteri Negara Urusan Ketenagakerjaan, Hicham Sabri, menjelaskan bahwa rancangan ini hadir dalam konteks upaya berkelanjutan untuk memodernisasi sistem perlindungan hak cipta nasional, guna menyesuaikan dengan transformasi di dunia digital dan menjawab tantangan baru terkait eksploitasi karya, terutama meningkatnya fenomena pembajakan digital dan penyiaran konten audiovisual secara ilegal.