Kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011 bertujuan untuk mengakhiri perang saudara selama puluhan tahun, namun konflik internal terkait kekuasaan dan sumber daya memicu perang baru pada tahun 2013 dan perjanjian damai rapuh pada tahun 2018 yang mengalami penundaan berulang kali. Seorang sejarawan ekonomi berpendapat bahwa kesepakatan damai tidak membubarkan sistem pendapatan koersif di negara tersebut, melainkan justru memformalkannya, menciptakan "perdamaian predator" di mana kekerasan bergeser dari medan perang ke mekanisme ekstraksi seperti pos pemeriksaan dan pajak. Elit politik meraup keuntungan dari pengendalian aliran pendapatan seperti minyak, bea cukai, dan bantuan, menjadikan negara sebagai hadiah menguntungkan yang layak diperebutkan. Sistem ini, yang digambarkan oleh seorang pengusaha sebagai "perampokan terorganisir," terus bertahan karena kebingungan dan tumpang tindih otoritas yang menghalangi akuntabilitas. Artikel ini menyimpulkan bahwa perdamaian sejati membutuhkan sistem pendapatan yang transparan dan dikendalikan oleh sipil, serta menghubungkan pembayaran dengan barang publik, yang didukung oleh persyaratan eksternal dan pemantauan sipil.